Senin, 07 September  2026 Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Pamekasan diikuti secara virtual di ruang VIP Pendopo Bupati

Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kab. Pamekasan di Minggu 1 September 2026 ialah 3,10% . Dengan komoditas andil perubahan yaitu Daging sapi 1,77%), Cabe rawit (0,78%), dan  Beras (0,56%). Sumber data: SP2KP Kementerian perdagangan, Pengolah Data: Badan Pusat Statistik ·         Aksi Badan Pangan Nasional dalam menjaga stabilisasi harga pagan tahun 2026:

a. Penyaluran bereas SPHP

Target penyaluran Beras SPHP  tahun 2026 sebesar 828 ribu ton, per 05 September 2026 realisasi SPHP Beras sebesar 757 ribu ton (91,44%)

b. Batuan pangan beras dan minyakita

Per 04 September, bantuan pangan telah diterima PBP sebesar 303.482.850 kg (30,43%). Terdapat peningkatan penyaluran PBP pada Minggu IV Agustus 2026.

c. Gerakan Pangan Murah

Selama periode Jan-Sep update 06 September, telah dilaksanakan GPM sebanyak 8.206 kali di 38 Provinsi dan 450 Kab/Kota dengan pelaksana terbanyak di Sulawesi Selatan 1.311 kali dan paling sedikit di Papua Pegunungan 3 kali. Sementara untuk 10 Kab/kota terbanyak secara berurut yaitu Kab Deli Serdang 387 kali, Kab Bogor 341 kali, dan Kota Semarang 340 kali

d. Per 06 September 2026, realisasi penyaluran Jagung SPHP sebesar 142,5rb ton atau 59,09% dari total pagu 240 rb ton. Dengan realisasi tertinggi yaitu Provinsi Aceh (100%), Sumsel (100%), Jambi (99,67%) dan terendah yaitu Papua (6,04%), NTT (17,46%), Sumatera Barat (26,07%).

1.       Pencapaian pertumbuhan memerlukan pengawalan terpadu agar terjadi sinergi kebijakan pusat dan daerah:

b.    Intervensi Pemerintah Pusat

Arah kebijakan dan dukungan strategis

·      Kebijakan dan program prioritas nasional

·      Infrastruktur, konektivitas, SDM, investasi, hilirisasi, dan transformasi ekonomi

·      Belanja Kementerian Lembaga pada sektor yang memiliki daya ungkit tinggi

·      Regulasi yang memberi kepastian usaha dan kemudahan investasi

c.         Intervensi Pemerintah Daerah

Eksekusi Sesuai karakteristik dan kebutuhan wilayah

·      Menerjemahkan prioritas nasional sesuai potensi daerah

·      Mengembangkan sektor unggulan dan memperluas basis ekonomi daerah

·      Mengoptimalkan APBD untuk belanja produktif

·      Memperkuat ekosistem usaha, UMKM, investasi, dan konektivitas lokal

2.       Langkah percepatan pertumbuhan ekonomi daerah

a.    Penyerapan APBD/dana Otsus  yang cepat dan tepat sasaran

·      Tuntaskan perencanaan, pencairan, dan pelaporan tepat waktu.

·      Prioritaskan proyek padat karya dan perbaikan fasilitas eksisting.

·      Pastikan pembayaran tepat waktu kepada pemasok lokal, kontraktor kecil, dan pegawai.

b.        Bersihkan birokrasi dan jaminan keamanan

·      Sederhanakan izin usaha dan lapak/pasar melalui layanan satu pintu.

·      Tindak pungli dan buka kanal aduan publik.

·      Perkuat koordinasi keamanan dengan tokoh adat/masyarakat.

c.         Perbaikan konektivitas dasar

·    Tangani titik kritis jalan, jembatan penghubung, dermaga kecil, dan akses 

   pasar.

·      Koordinasikan rute transportasi dan Tol Laut untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga.

d.         Dukungan likuiditas dan sektor unggulan

·      Sinkronkan program daerah dan perbankan untuk memperluas akses modal/jaminan bagi UMKM, nelayan, dan petani.

·      Maksimalkan pariwisata, perikanan, dan hasil tani melalui promosi terpadu serta perbaikan kemasan dan pemasaran.

e.         Pantau harga dan pasar

·      Pantau biaya angkut dan ketersediaan barang pokok; segera atasi kelangkaan dan lonjakan harga.

·      Libatkan masyarakat dalam pemantauan layanan dan pembangunan.

f.          Evaluasi dan jaga keberlanjutan

·      Evaluasi realisasi PAD, penyerapan anggaran, dan kinerja pasar.

·      Susun perbaikan sistem pajak/retribusi yang adil dan berkelanjutan.

3.       Setiap daerah harus melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk mestabilkan harga beras

4.       Untuk beras SPHP segera didistribusikan ke pasar, untuk penyaluran ke RPK untuk dipending dulu

5.       Daerah untuk mengecek pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing, jika pertumbuhan ekonominya kecil cari penyebabnya

6.       Investasi yang macet di Tingkat daerah untuk ditindaklanjuti   Harga beras jika kita terlambat intervensi maka akan sulit untuk dikendalikan

8.       Penambahan bantuan lahan cabe oleh Kementerian Pertanian diharapkan sebagai solusi untuk antisipapsi kenaikan harga beras di masa mendatang