Laporan pemantauan distribusi LPG 3 kg bersubsidi di Kabupaten Pamekasan menunjukkan bahwa penyaluran LPG belum berjalan optimal dan masih terdapat berbagai permasalahan di tingkat agen, pangkalan, maupun pengguna. Di tingkat agen, ditemukan stok yang sering kosong karena langsung disalurkan ke pangkalan, adanya ketidaksesuaian antara distribusi riil dengan laporan ke Pertamina, serta lemahnya administrasi dan pengawasan, termasuk tidak adanya bukti transaksi resmi. Di tingkat pangkalan, banyak terjadi pelanggaran berupa penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), ketidaksesuaian jumlah pasokan, serta kecenderungan penjualan lebih banyak kepada pengecer dibandingkan kepada rumah tangga dan UMKM. Sementara itu, di tingkat pengguna, LPG 3 kg masih banyak dimanfaatkan oleh usaha non-sasaran seperti laundry dan rumah makan karena dianggap lebih murah dan praktis. Kondisi ini diperparah oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat, terutama akibat kegiatan sosial dan pasca hari raya, serta adanya panic buying yang memicu kelangkaan. Dampak dari permasalahan tersebut adalah distribusi LPG menjadi tidak merata, harga tidak terkendali, dan penyaluran tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, diperlukan penertiban harga sesuai HET, perbaikan sistem administrasi dan pengawasan distribusi, serta edukasi kepada masyarakat agar penggunaan LPG bersubsidi lebih tepat sasaran.