Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2025 dalam bentuk sosialisasi dengan mengundang Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja, Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah semadura.

Saga Cukai dan Harapan Madura

Ini adalah kisah tentang sebuah harapan yang terikat pada sebatang rokok, dan perjuangan keras di balik setiap lembar rencana pembangunan daerah.

Di jantung Pulau Madura, Kabupaten Pamekasan, yang menjadi salah satu daerah penghasil tembakau, tengah menghadapi realitas pahit. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), sebuah sumber pendanaan vital untuk kesejahteraan, kesehatan, dan penegakan hukum, dipastikan akan menyusut drastis. Proyeksi alokasi untuk Provinsi Jawa Timur pada tahun 2026 anjlok hingga 48,09%, sebuah angka yang mengguncang setiap jengkal rencana pembangunan di Pamekasan.

DBHCHT adalah darah yang menghidupi Pamekasan:

 * Kesehatan menjadi prioritas utama dengan alokasi terbesar (mencapai puluhan miliar Rupiah) untuk memastikan pelayanan kesehatan yang prima bagi masyarakat.

 * Kesejahteraan Masyarakat didorong melalui pembinaan industri, pertanian, dan perlindungan buruh.

 * Dan yang paling krusial: Penegakan Hukum.

Di lini depan, medan pertempuran sesungguhnya adalah melawan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal (BKC Ilegal), atau rokok ilegal. Inilah pertarungan yang dilakukan bahu-membahu antara Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan Kantor Bea dan Cukai. Operasi bersama, pengumpulan informasi, dan pengawasan mesin pelinting sigaret dilakukan dengan target kinerja yang ketat (berdasarkan KMK 52/KM.4/2024). Setiap keberhasilan, dari penyitaan puluhan ribu batang rokok ilegal hingga penindakan pabrik tanpa izin, adalah poin yang memastikan dana DBHCHT tetap mengalir dan sah digunakan.

Untuk menghadapi kompleksitas regulasi dan keterbatasan anggaran, sebuah solusi modern pun diluncurkan: Aplikasi e-DBHCHT. Aplikasi ini bukan sekadar sistem pelaporan, melainkan janji untuk efektivitas, efisiensi, dan transparansi real-time. Melalui platform digital ini, setiap rupiah DBH CHT, mulai dari tahap penyusunan Rencana Kegiatan dan Penganggaran (RKP) hingga pelaporan akhir, dapat dipantau, meminimalkan kesalahan, dan meningkatkan akuntabilitas publik.

Di meja pembahasan RKP, para pemimpin daerah menyampaikan satu suara lantang: Harapan agar Pemerintah Pusat dapat mengevaluasi kembali kebijakan pengurangan alokasi ini. Mereka berharap agar DBHCHT dapat dikembalikan untuk mendanai program prioritas daerah yang benar-benar dibutuhkan, serta memohon agar proses perizinan bagi pengusaha rokok dipermudah dan dipercepat.

Inilah perjuangan Pamekasan: Mengubah tantangan penurunan dana menjadi momentum untuk mengelola anggaran secara cerdas, transparan, dan fokus. Demi setiap petani tembakau, setiap buruh pabrik rokok, dan demi kesejahteraan seluruh masyarakat yang menggantungkan harapannya pada Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.